MADIUN || Giripos.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Madiun Raya menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini dilakukan untuk menuntut perbaikan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Para mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka terkait kondisi jalan rusak yang berlubang di berbagai wilayah Kabupaten Madiun. Menurut mereka, kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas masyarakat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Mereka menilai bahwa masih banyak daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik dalam aspek infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti maraknya instalasi kabel wifi ilegal yang semrawut di berbagai titik. Mereka menilai bahwa keberadaan kabel-kabel tersebut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. 

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menertibkan dan mengatur pemasangan kabel jaringan internet agar lebih tertata dengan baik.

Koordinator aksi, Haidar Fillah Muhyiddin, menyampaikan bahwa pemerintahan Kabupaten Madiun sebelumnya masih perlu banyak evaluasi, khususnya dalam hal pemerataan ekonomi dan sektor pendidikan. Menurutnya, bidang pendidikan masih sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka dengan tegas menolak dan menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menurut mereka memiliki banyak kekurangan serta indikasi kepentingan politik dalam implementasinya.

“Kami dari Forum Mahasiswa Madiun Raya dengan tegas menolak dan menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami merasa kebijakan ini memiliki banyak kelemahan dan terindikasi lebih mengarah pada kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat,” ujar Haidar dalam orasinya.

Menanggapi aksi demonstrasi dan tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Terkait Peraturan Daerah (Perda) Telekomunikasi, kami sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan akan mempercepat pembahasannya. Untuk jaringan kabel ilegal yang belum memiliki izin, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera dilakukan penertiban,” ungkapnya.

Purwadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun untuk melakukan perbaikan jalan secara berkala, guna memastikan kondisi jalan tetap layak dan aman bagi masyarakat.