MALANG || GIRIPOS.com - Tidak adanya transparansi publik terkait pengelolaan suatu program di desa yang dananya dapat bantuan dari pemerintah dan dipergunaan untuk masyarakat, pasti akan memicu konflik dan dugaan penyelewengan.

Salah satunya menurut informasi yang beredar di masyarakat Desa Kromengan, dalam pengelolaan dana HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) pengurus diminta transparansi untuk laporan pertanggungjawabannya tidak pernah mau.

Kepada Giripos.com, salah satu nara sumber warga Desa Kromengan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pengurus periode ke 2 telah menerima saldo Hippam sebesar kurang lebih Rp 85.000.000,-. Pada masa pengurus periode ke 2 sampai perpindahan pengurus ke 3 yang sekarang diketuai oleh Sudariyono Kepala Desa Kromengan hingga saat ini, uang ratusan juta rupiah tidak pernah dilaporkan ke publik.

"Sementara tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, polemik sering matinya aliran air diduga karena pengurus hippam kromengan saat ini sering tidak membayar sewa ke pihak pemdes Sumberdem. Padahal hasil pembayaran dari konsumen mencapai puluhan juta rupiah tiap bulan, kemana dana tersebut ? " ujar salah satu warga Desa Kromengan dalam memberikan informasi ke awak media, Selasa (17/12/2024)

Dia juga menambahkan bahwa pelanggan di desa Kromengan hampir 1000 orang, artinya kalau di kalkulasi, misal per bulan 1 rumah membayar Rp 15.000,- ada yang Rp 30.000,- maka dikalikan 1000 pelanggan sudah ketemu berapa.

"Wilayah Krajan ada 500 pelanggan lebih, lalu untuk wilayah Bulurejo ada sekitar 123 pelanggan. Dari wilayah Bulurejo saja per 3 bulan bagian tagih setor ke bendahara rata-rata Rp 4.500.000,- hingga Rp 5.000.000,-. Sekalian masalah meteran air iku juga gak pernah di kalibrasi, akurat gak iku meterane pelanggan," imbuhnya.

Disisi lain Sudariyono Kepala Desa Kromengan yang sekarang menjabat Ketua HIPPAM menyampaikan, kalau pelanggan Hippam diperkirakan jumblah 500 an yang bayar, 500 lainnya yang tidak bayar buat vasum dan warga tidak mampu.

"Dulu dana proyek Hippam dapat dari pemerintah saat ada program WSLIC. Dari pelanggan yang masuk itu Rp 3.000.000,- tiap bulan dan kontrak untuk pemilik tanah yang ada sumbernya Rp 35.000.000,- per 5 tahun. Sedangkan Pemdes Desa Sumberdem mendapatkan kompensasi dari pengambilan air tersebut 1 dim nya Rp 1.500.000,- dan kita menggunakan 6 dim jadi totalnya Rp 9.000.000,- per tahun," ujar Sudariyono saat dikonfirmasi di kantor desa Kromengan, Jum'at (20/12/2024) siang.

"Untuk data datanya kita ada nanti silahkan dicrooscek, ada di panitia. Saya mau mengundurkan diri jadi Ketua, nanti biar yang kata sampean dapat info dari masyarakat itu biar jadi panitianya," tandasnya.

Sementara hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Sumberdem saat dikonfirmasi awak media melalui pesan whatsapp terkait pengambilan air diwilayah tanah desa Sumberdem oleh desa Kromengan, belom memberikan balasan atau penjelasan.

Pewarta : Black/Tim