KOTA BLITAR | Giripos.com – Kebijakan Pemerintah Kota Blitar membuka kawasan Makam Bung Karno (MBK) selama 24 jam turut mendapat sorotan dari Heru Santoso, mantan Pemangku Kepala Pengelola Kawasan Wisata Makam Bung Karno.

Kebijakan yang baru berjalan sekitar dua minggu, sejak diberlakukan pada 15 Agustus 2026, bertepatan dengan rangkaian momentum peringatan wafatnya Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Heru menilai, penerapan layanan selama 24 jam perlu mendapat perhatian dan evaluasi secara menyeluruh, terutama dengan mempertimbangkan kesiapan pengelolaan serta berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ia menilai pembukaan 24 jam wisata kawasan Makam Bung Karno tersebut perlu dikaji secara mendalam lagi dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang kemungkinan ditimbulkan, terutama terhadap perekonomian masyarakat dan aspek keamanan kawasan.

Heru tidak menampik bahwa pembukaan MBK selama 24 jam diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Namun, berdasarkan pengalaman selama 21 tahun mengelola kawasan MBK, sejak 2001 hingga 2022 sebelum memasuki masa purna tugas, Heru mengaku kurang sependapat apabila akses makam dibuka selama 24 jam tanpa melalui kajian yang matang.

Menurutnya, kawasan MBK tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ziarah, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pariwisata.

“Dampaknya perputaran ekonomi di kawasan wisata tidak jalan, utamanya bagi para pelaku wisata seperti pedagang, pemilik homestay, tukang becak, pemilik kios dan pelaku usaha lainnya,” ujar Heru, Sabtu (29/8/2026).

Ia menegaskan, pembukaan MBK selama 24 jam sebenarnya bukan hal baru. Saat masih aktif mengelola kawasan tersebut, persoalan itu sudah pernah menjadi pembahasan.

Heru mengaku saat itu telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pimpinan maupun anggota DPRD berdasarkan pengalaman dan kondisi yang ditemuinya secara langsung di lapangan.

“Sebetulnya wacana itu sudah sejak dulu. Saya yang mengetahui kondisi di lapangan waktu itu memberikan masukan kepada pimpinan maupun anggota dewan,” katanya.

Keamanan Tak Boleh Diabaikan Selain dampak ekonomi, Heru mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek keamanan apabila MBK dibuka selama 24 jam. Menurutnya, operasional tanpa batas waktu membutuhkan sistem pengawasan dan pengamanan yang lebih serius, khususnya pada malam hingga dini hari.

“Permasalahan akan menimbulkan dampak, termasuk keamanan. Jadi aspek keamanan harus benar-benar diperhitungkan,” tegasnya.

Heru juga menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini perlu menjadi salah satu pertimbangan utama. Menurutnya, ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, kebijakan di kawasan wisata harus tetap memperhatikan keberlangsungan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata.

“Apalagi sekarang perekonomian tidak baik-baik saja. Kasihan para pelaku wisata yang ada di kawasan. Banyak yang mengeluh,” ujarnya.

Karena itu, Heru meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia mendorong adanya kajian komprehensif untuk melihat keuntungan sekaligus potensi persoalan yang dapat muncul setelah MBK dibuka selama 24 jam.

“Hal semacam ini harusnya dikaji dulu, plus-minusnya. Jangan main pokoknya,” tegas Heru.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat kebijakan tersebut dari sisi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat di sekitar kawasan MBK.