CV ATHAYA Zafer Diduga Ada Main Dengan Konsultan Pengawas Demi Menggait Untung Besar?"" Bahan Beton Dipertanyakan Kenapa Tidak Memakai Yang Mutu Tinggi
Peristiwa | 12-Nov-2026 11:07 WIB | Dilihat : 126 Kali
CV ATHAYA Zafer Diduga Ada Main Dengan Konsultan Pengawas Demi Menggait Untung Besar?"" Bahan Beton Dipertanyakan Kenapa Tidak Memakai Yang Mutu Tingg... / Redaksi (12-Nov-2026)
Pasuruan | Giripos.com- Proyek pengadaan dan pembangunan Peningkatan Jalan usaha tani (JUT) di Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menuai sorotan tajam masyarakat. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 ini diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis (spek) yang telah ditetapkan oleh Dinas ketahanan pangan,Pertanian dan perikanan
Pantauan awak media di lokasi pada Rabu (11/11/2026) menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari urukan yang diduga tercampur dengan tanah galian pemasangan kastin penahan paving yang dibiarkan terbuka hingga dugaan penggunaan material pasir cor beton yang tidak sesuai standar, khususnya tidak menggunakan pasir Lumajang sebagaimana dianjurkan dalam konstruksi beton berkualitas ini malah memakai pasir abu batu beton yang lebih murah.
Kecurigaan publik semakin menguat, setelah salah satu pekerja di lapangan mengakui bahwa proses pemadatan Uruk dilakukan secara asal asalan agar terlihat tanah Uruk lebih padat, serta menggunakan material seadanya.
“Kalau buku tamu tidak ada, kami memakai pasir beton yang didepa baru datang Untuk pasir beton Lumajang tidak memakai hanya itu saja.Saya baru ikut kerja bos," ujar salah satu pekerja, saat ditemui di lokasi.
Pekerja itu juga menyebut bahwa pihak pemborong jarang berada di lapangan. Bahkan, pengawas jarang juga terkadang datang agak sore bos apa pean datang lagi barangkali ketemu sama konsultan pengawas.
Salah satu tim media mempertanyakan alasan tanah bekas galian yang di buat urukan serta kenapa bahan pasir beton tidak memakai pasir Lumajang dan kenapa memakai bahan pasir abu beton kepada konsultan pengawas melalui Telfon seluler chat Wa .
“Apakah ini sengaja Mencarik untung lebih besar atau ada maksud tertentu? Dan di mana peran konsultan pengawas sewaktu dilokasi pekerjaan?" ujarnya mempertanyakan.
Sementara itu,inisial Ardi selaku pengawasan lapangan, menyatakan bahwa dirinya kemarin kelokasi tanah Uruk sesuai dan pasir beton kita punya uji lep nya pasir Lumajang memang bahn pasir beton begini saja, Pean kordinasi sama pelaksana saja biar enak pean atas nama siapa .Ucap pengawas sewaktu dihubungi melalui telfon
Proyek (JUT) peningkatan jalan usaha tani tersebut diketahui dikerjakan oleh CV ATHAYA Zafer dengan nilai kontrak sebesar Rp184.087,200.Bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, dan diawasi oleh CV,Trimandala Sinirgi Consultant.
Namun, peran konsultan pengawas justru dipertanyakan. Pasalnya,mulai titik nol pekerjaan diduga memakai bahan pasir beton abu batu yang seharusnya memakai pasir beton Lumajang jelas ini menyalahi aturan dinas terkait (Speak) diduga sengaja dilakukan tanpa pengawasan ketat, sehingga memicu dugaan minimnya transparansi.
“Konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan Dinas ketahanan pangan,Pertanian dan perikanan, Kontraknya jelas. Jangan sampai justru ‘tidur’ saat pekerjaan berlangsung,” ujar seorang pemerhati proyek.
Perwakilan salah satu tim media di Pasuruan, menegaskan bahwa proyek yang menggunakan uang negara harus dikerjakan secara profesional dan sesuai aturan.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai proyek APBD hanya jadi ajang sandiwara dan permainan. Jika material tidak sesuai speak dan pengawasan lemah, kualitas pasti dikorbankan,” tegas tim
Tim juga mendesak, agar pihak dinas terkait segera turun tangan sebelum potensi kerugian negara semakin besar.
Dengan mencuatnya dugaan penggunaan material tidak sesuai standar, minimnya alat pendukung, serta lemahnya pengawasan, proyek JUT di Pakukerto kecamatan Sukorejo kini menjadi perhatian publik.
Dinas ketahanan pangan,Pertanian dan perikanan Kabupaten Pasuruan diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh dan audit lapangan. Jika terbukti terjadi pelanggaran kontrak maupun spesifikasi teknis, maka pihak rekanan dan konsultan pengawas harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. (Tina)
