BLITAR | Giripos.com – Komisi II DPRD Kota Blitar mendalami rencana pembangunan sirkuit balap di kawasan Sentul, Kota Blitar. Dalam pembahasan rapat komisi, DPRD menyoroti kesiapan perencanaan, tahapan pembangunan, kebutuhan anggaran hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Rapat komisi berlangsung di DPRD Kota Blitar, Senin (9/11/2026), dengan menghadirkan narasumber dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pengprov Jawa Timur.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai proses pembangunan sirkuit. Pasalnya, anggaran pembangunan sebenarnya telah dialokasikan pada 2026, tetapi pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena sejumlah kendala.

Menurut Yohan, DPRD ingin memastikan pembangunan sirkuit dilakukan melalui tahapan yang benar dan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang olahraga otomotif.

Dari pemaparan IMI Jatim, kata Yohan, diketahui bahwa tahapan awal berupa studi kelayakan atau feasibility study telah dikontrakkan. Selanjutnya masih terdapat sejumlah proses yang harus diselesaikan, meliputi penyusunan master plan, Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, serta persiapan teknis lainnya sebelum masuk tahap lelang pembangunan.

"Tujuan kami mendalami ini agar pembangunan sirkuit nantinya benar-benar bisa menghasilkan PAD dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," kata Yohan.

Ia menjelaskan, melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), DPRD Kota Blitar telah menyetujui anggaran sekitar Rp1 miliar untuk mendukung sejumlah tahapan perencanaan pembangunan sirkuit.

Namun, mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas, pihaknya mempertanyakan apakah seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Terlebih, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2027 untuk pembangunan sirkuit.

Yohan juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, Dispora, dan IMI. Bahkan, berdasarkan penjelasan dalam pertemuan tersebut, IMI Provinsi Jawa Timur belum memberikan rekomendasi terhadap rencana pembangunan yang dibahas.

"Ini yang sangat kami sayangkan. Pembangunan sirkuit tidak boleh asal-asalan. Harus melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan induk organisasi otomotif, yakni IMI Jatim maupun IMI Pusat," tegasnya.

Komisi II DPRD Kota Blitar berencana memanggil Dispora dan IMI Cabang Kota Blitar untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kesiapan perencanaan dan penggunaan anggaran.

Yohan menegaskan, anggaran Rp10 miliar yang direncanakan pada 2027 harus benar-benar menghasilkan pembangunan fisik yang bermanfaat, bukan justru berakhir tanpa pemanfaatan yang jelas.

Ia menambahkan, apabila proyek tersebut memiliki prospek untuk mendatangkan kejuaraan tingkat nasional, meningkatkan PAD, serta menggerakkan perekonomian masyarakat, DPRD akan mendorong agar kebutuhan anggarannya dibahas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Ketua Pengprov IMI Jawa Timur, Bambang Haribowo, menilai rencana pembangunan sirkuit tersebut masih membutuhkan banyak persiapan. Menurutnya, tahapan perencanaan belum cukup matang untuk langsung diarahkan pada pembangunan secara menyeluruh.

Bambang menyebutkan, dengan anggaran sekitar Rp10 miliar, kemungkinan pembangunan baru dapat difokuskan pada pengerjaan lintasan atau pengaspalan. Namun, aspek keselamatan pembalap tetap harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan fasilitas pengamanan dan kelengkapan pendukung sirkuit.

"Kalau hanya Rp10 miliar, mungkin baru bisa dibuat aspalnya. Tidak apa-apa, tetapi keselamatan harus menjadi nomor satu karena fasilitas pengamanan juga harus disiapkan," ungkap Bambang.

Ia juga mengaku baru mengetahui secara langsung rencana pembangunan tersebut setelah menerima undangan dari DPRD Kota Blitar. Karena itu, ia berharap koordinasi dengan IMI terus dilakukan agar pembangunan memenuhi standar teknis dan tidak berujung pada fasilitas yang terbengkalai.

Bambang menegaskan, pembangunan sirkuit harus disesuaikan dengan luas lahan, lebar lintasan, serta standar keselamatan. Untuk mewujudkan sirkuit yang dapat menggelar kejuaraan tingkat nasional, dibutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.

Ia berharap rencana pembangunan sirkuit di Kota Blitar dapat dikawal sejak tahap awal sehingga nantinya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga otomotif dan memberikan manfaat bagi daerah.