BATU || GIRIPOS.com – Penanganan kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum anggota Polsek Gunung Anyar Polrestabes Surabaya berinisial IGA (47) dan oknum Kepala Desa Kedungkumpul, Kabupaten Lamongan, berinisial AE (38), kini berkembang menjadi sorotan serius. Bukan hanya soal dugaan skandal moral di sebuah kamar hotel di Kota Batu, Sabtu (7/11/2026) dini hari, tetapi juga munculnya sejumlah kejanggalan terkait kendaraan yang diamankan sebagai barang bukti.

Satu unit Toyota Innova Reborn berpelat nomor L 1050 CXC yang disita dari lokasi kejadian justru memunculkan sederet pertanyaan. Hasil penelusuran awak media menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kondisi fisik kendaraan, keterangan dalam dokumen kepolisian, hingga data kendaraan yang diperiksa melalui aplikasi resmi Samsat. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kendaraan yang diamankan benar-benar sesuai dengan identitas dalam dokumen yang ditunjukkan?

Kejanggalan pertama muncul ketika Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut masih baru dan surat-surat resminya belum keluar. Ia juga memperlihatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kasubdit Polda Jawa Timur. Namun, isi dokumen tersebut justru menyisakan persoalan karena mencantumkan spesifikasi kendaraan berwarna Dark Grey dengan bahan bakar solar. Sementara kendaraan yang diamankan di Polres Batu secara fisik terlihat berwarna Black Glossy dan menggunakan bahan bakar bensin.

Persoalan semakin serius ketika awak media melakukan pengecekan nomor polisi melalui aplikasi resmi Samsat. Nomor L 1050 CXC tidak ditemukan dalam pencarian tersebut. Bahkan, berdasarkan dokumentasi video bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp), kendaraan itu sempat terlihat menggunakan pelat nomor berbeda, yakni L 1121 CXA. Pelat kemudian kembali menggunakan nomor L 1050 CXC setelah awak media mulai mempertanyakan kejanggalan tersebut pada Senin (9/11/2026) petang.

Dua nomor polisi yang belum berhasil diverifikasi melalui sistem Samsat itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai keabsahan identitas kendaraan. Apakah keduanya merupakan nomor sementara, terdapat persoalan administrasi, atau justru ada ketidaksesuaian identitas kendaraan dengan dokumen yang menyertainya? Semua itu membutuhkan penjelasan resmi dan pembuktian dari pihak berwenang. Pergantian pelat kendaraan yang telah diamankan sebagai barang bukti juga patut mendapat perhatian serius.

Tak berhenti pada persoalan nomor polisi dan spesifikasi kendaraan, awak media juga menemukan adanya nota servis tertanggal 8 November 2026 yang sempat diperlihatkan Kasi Humas Polres Batu. Namun, awak media belum mendapatkan kesempatan mendokumentasikan nota servis maupun dokumen riwayat kendaraan tersebut. Pihak Polres Batu menyampaikan bahwa dokumen itu berkaitan dengan materi penyelidikan yang masih berjalan. Kondisi ini semakin memperkuat kebutuhan akan penjelasan mengenai hubungan antara kendaraan, dokumen spesifikasi, dan riwayat servis yang ditunjukkan.

Dalam konteks pengelolaan barang bukti, Pasal 44 KUHAP menjadi salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan, terutama terkait tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan. Karena itu, publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai status kendaraan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta apakah terdapat izin dan prosedur administrasi apabila kendaraan dikeluarkan untuk kepentingan tertentu. Ketika pihak terkait belum memberikan penjelasan secara terperinci, pertanyaan publik tidak seharusnya dianggap sebagai gangguan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si., membenarkan bahwa oknum anggota polisi berinisial IGA sedang menjalani proses hukum. Melalui pesan singkat kepada awak media, ia menegaskan, "Betul, yang bersangkutan diproses pidana di Polres Batu, dan proses kode etik dilakukan oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut proses pidana, tetapi juga pertanggungjawaban etik terhadap anggota kepolisian yang bersangkutan.

Di sisi lain, Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa, S.H., S.I.K., M.A.P., sebelumnya membenarkan bahwa AE telah kooperatif dan mengakui adanya hubungan dengan IGA saat dimintai keterangan penyidik PPA dan PPO Polres Batu. Namun, menurut Kapolres, pihak laki-laki masih memberikan keterangan yang beralibi sehingga penyidik perlu mencari serta mengumpulkan alat bukti tambahan untuk mendalami perkara tersebut. Dengan demikian, pengakuan salah satu pihak belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Kini, perhatian publik tidak boleh berhenti pada dugaan skandal di kamar hotel. Persoalan identitas kendaraan, dua nomor polisi, perbedaan spesifikasi dalam dokumen, serta keberadaan nota servis harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum. Polres Batu perlu memberikan klarifikasi mengenai asal-usul kendaraan, keabsahan dokumen, pencatatan barang bukti, dan dasar setiap tindakan terhadap kendaraan tersebut. Sebab, transparansi pengelolaan barang bukti merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

GIRIPOS.com menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari institusi terkait. Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada Polres Batu, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Publik menunggu jawaban yang terang, bukan sekadar penjelasan normatif. Jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, keterbukaan justru menjadi kesempatan bagi institusi kepolisian untuk membuktikannya. Jangan sampai perkara yang seharusnya mengungkap kebenaran justru menyisakan tanda tanya baru dalam pengelolaan barang bukti.

( BLack / DN )

GIRIPOS.com – Transparan, Aktual, Independen