BLITAR | Giripos.com — Dugaan puluhan siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.

Nurhadi menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait tidak menganggap persoalan itu sebagai kejadian biasa, terlebih apabila nantinya hasil pemeriksaan laboratorium menemukan adanya kandungan yang membahayakan dalam sampel makanan.

“Saya prihatin dengan adanya laporan puluhan siswa di Kota Blitar yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Apalagi kalau benar hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan menemukan kandungan logam berat dalam sampel makanan, ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Nurhadi. Kamis (17/9/2026). 

Menurutnya, program MBG pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kesehatan sekaligus pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program tersebut.

“Program MBG adalah program untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, jangan sampai justru menimbulkan risiko terhadap kesehatan mereka,” tegasnya.

Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta pihak terkait segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

Investigasi, kata dia, harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan atau memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

“Jangan hanya mencari siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan penyebabnya secara ilmiah dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan penanganan siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Menurutnya, seluruh biaya pemeriksaan maupun pengobatan siswa yang terdampak tidak semestinya menjadi beban orang tua.

“Saya juga meminta seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan siswa yang terdampak jangan sampai menjadi beban orang tua. Negara harus hadir ketika penerima manfaat mengalami masalah kesehatan dalam pelaksanaan program pemerintah,” jelas Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi meminta adanya evaluasi menyeluruh apabila hasil laboratorium nantinya memastikan terdapat kontaminasi yang bersumber dari proses penyediaan makanan MBG.

“Kalau nanti hasil laboratorium memastikan adanya kontaminasi yang berasal dari proses penyediaan MBG, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai persoalan keselamatan anak dianggap sebagai kejadian biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah siswa di Kota Blitar dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG. Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab keluhan kesehatan serta memastikan keamanan makanan yang disalurkan melalui program MBG.