Kota Madiun || Giripos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna untuk menandatangani nota kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Agenda penting ini berlangsung pada Selasa, (22 Juli 2025), di ruang rapat utama Gedung DPRD Kota Madiun.

Rapat dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Bagus Panuntun, Ketua dan seluruh anggota DPRD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi landasan awal dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, dalam keterangannya menegaskan bahwa nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut bersifat sementara dan masih dapat mengalami perubahan. Hal itu menyesuaikan dengan dinamika masukan dan saran dari berbagai pihak, khususnya Badan Anggaran DPRD.

"Pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah dilakukan, dan banyak masukan dari teman-teman Badan Anggaran. Masukan tersebut akan menjadi acuan penting agar perencanaan anggaran tidak melenceng dari dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan, yakni RPJMD dan RKPD," jelas Armaya.

Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian program yang diusulkan dalam KUA-PPAS dengan arah pembangunan Kota Madiun. 

"Seluruh program harus jelas tercantum di dalam KUA-PPAS. Nantinya, kami akan mengawasi dan menganalisisnya secara cermat hingga tahap pembahasan anggaran," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan optimisme bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum untuk memperkuat capaian pembangunan yang telah diraih sebelumnya. Ia menegaskan bahwa prestasi yang telah diraih Kota Madiun selama tahun 2025 harus dijaga bahkan ditingkatkan.

"Target kita di 2026 adalah lebih baik dari tahun 2025. Semua pencapaian yang sudah ada harus kita pertahankan, bahkan bila perlu ditingkatkan," ujar Wali Kota Maidi.

Menurutnya, salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemkot Madiun untuk tahun 2026 adalah peluncuran “Sekolah Rakyat”, sebagai upaya mendorong pendidikan inklusif dan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita sudah siapkan Sekolah Rakyat untuk 2026. Kita tidak ingin setengah-setengah. Sekali gas pol, program ini harus langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Maidi.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, tahapan perencanaan anggaran Kota Madiun untuk tahun depan memasuki fase krusial. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. (Nisa)