^{_{Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar Partai Golongan Karya (Golkar) (Foto Brata Pos Bekasi)}}

BEKASI || Bratapos.com- Sunandar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi terus mendorong dan memaksimalkan dukungan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) khusus bagi para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bekasi.

Diketahui, Sunandar anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan ketua Komisi II praksi Partai Golongan Karya (Golkar). Dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mendukung UMKM, agar tidak tergerus oleh para pelaku usaha modern.

”Tahun 2024 ini kami minta maksimalkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar mereka bisa berkembang dalam gempuran para pelaku usaha modern,”ujarnya. Selasa (27/2/2024).

Dirinya juga mendorong pemerintah agar dilakukan program untuk UMKM, hal itu dilakukan agar UMKM di kabupaten Bekasi tidak punah.

"Apalagi jika UMKM itu menjual produk khas daerah Kabupaten Bekasi. Tentunya ini juga akan membawa nama Kabupaten Bekasi lebih dikenal,"ungkapnya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga meminta pemerintah daerah mendata serta memperhatikan para pelaku UMKM yang ada di pelosok kampung agar peningkatan ekonomi terus berjalan dengan baik.

"Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bekasi agar memberikan perhatian penuh dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjual produknya dalam semua kegiatan pemerintah," katanya.

Sunandar juga mengapresiasi kinerja Pemkab Bekasi yang telah membuat Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) agar bisa meningkatkan kemajuan UMKM. 

Saat ini sudah ada ribuan UMKM yang terdaftar di toko daring Bebeli yang dikelola oleh Pemkab Bekasi.

”Tinggal monitoring kepada mereka agar produknya bisa terjual dengan baik sehingga dampak positif peningkatkan omzet penjualan mereka di Bebeli secara signifikan bisa membantu mereka,”ucapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga tengah mbahas Raperda yang berkaitan dengan penataan pasar, koperasi, dan UMKM.

"Kami tengah bahas Raperda terkait Penataan Pasar, Raperda Wisata Desa serta Raperda Koperasi dan UMKM. Nanti selanjutnya disahkan jadi Perda dan dibuatkan Perbup-nya terkait hal tersebut,”pungkasnya.

Brata Pos Bekasi

Brata pos Jabar