Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023, Golkar-Demokrat Sorot Akses Jalan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Daerah | 23-Mar-2024 02:25 WIB | Dilihat : 55 Kali

Wartawan : redaksi
Editor : redaksi
Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023, Golkar-Demokrat Sorot Akses Jalan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BLITAR ||Bratapos.com - DPRD Kabupaten Blitar langsungkan Rapat Paripurna terhadap Nota Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ ) Bupati Blitar Tahun 2023, rapat di gelar di Gedung DPRD setempat dan terbuka untuk umum. Kamis (20/03/2024) Malam.

Rapat tersebut di pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib SM dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom serta sejumlah Kepala OPD.

Pada kesempatan tersebut, Sri Indah Setijaningsih selaku juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat menyampaikan pandangan umumnya.

Substansi LKPJ ini pada hakekatnya merupakan hasil evaluasi kinerja tahunan kabupaten Blitar yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah kabupaten Blitar tahun 2023.

"Beserta perubahan sesuai peraturan bupati Blitar No 61 Tahun 2022 rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Blitar tahun 2023 yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur perekonomian bebagai kawasan dengan prioritas pembangunan," ujarnya.

Sebelumnya kami, fraksi Golkar-Demokrat mengapresiasi dengan keberhasilan capaian yang mayoritas mengalami peningkatan.

"Selain itu,  kami juga mengapresiasi baik penghargaan maupun prestasi yang telah berhasil diraih," imbuhnya.

Lebih lanjut Sri Indah mengatakan, Pandangan Umum dan masukan yang kami berikan terkait LKPJ Bupati Tahun anggaran 2023 segera mendapatkan penanganan di tahun ini.

"Seperti, Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas-Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke
4,91%.

Sebaiknya hal tersebut dapat dicegah dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan agar bisa menyerap pengangguran, dan tidak kalah penting pada proses tahap persyaratan perizinan yang dirasa masih banyak kesulitan di dalam sistem tersebut, kata Sri Indah.

Selain itu, ungkap Sri Indah, pada poin prioritas selanjutnya yaitu peningkatan penyediaan akses sarana dan prasarana penunjang perekonomian pada tingkat pemantapan jalan jadi peningkatan dari 79.8% menjadi 82.10% pada tahun 2023.

"Akan tetapi saat ini, masih banyak sekali keluhan masyarakat terkait jalan-jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Blitar," pungkasnya. (rf/adv)

Related Articles