MALANG || GIRIPOS.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (YLBH LP KPK) Jawa Timur menggelar rangkaian agenda penting dalam rangka penguatan kelembagaan dan konsolidasi organisasi. Kegiatan berlangsung di Grand Palace Hotel, Kota Malang, Sabtu (25/10/2025).

Acara tersebut meliputi, Pelantikan Pengurus YLBH LP KPK Pusat. Musyawarah Provinsi (Musprov) YLBH LP KPK Jawa Timur.

Pelantikan Koordinator Cabang (Koncab) LP KPK Pacitan dan Blitar.

Pemilihan Direktur Baru YLBH LP KPK Jawa Timur yang dihadiri oleh unsur pemerintahan serta penegak hukum, termasuk perwakilan dari Polresta Malang, Polres Malang, Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang, DPRD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kepanjen, Dandim 0833 Kota Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, serta para pengurus dan anggota LP KPK se-Jawa Timur.

Sejumlah tokoh LP KPK yang hadir dalam acara tersebut, H. Moch. Geng Wahyudi, S.H., M.Hum — Ketua Pembina LP KPK, Njekto Hadisasongko, S.H — Sekretaris Jenderal, Heri Susanto, S.E., S.H., M.M — Direktur YLBH LP KPK, Dr. C. Zaibi Susanto, S.H., M.H — Sekretaris, H. Sodik Kunil F — Ketua Panitia Pelaksana dan Seluruh anggota LP KPK se-Jawa Timur.

Ketua Panitia, H. Sodik Kunil F, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis memperkuat jaringan advokasi hukum di Jawa Timur.

“Kami berharap pelantikan ini menjadi titik konsolidasi yang lebih solid dalam menjalankan misi keadilan dan pendampingan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur YLBH LP KPK, Heri Susanto, S.E., S.H., M.M, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberlangsungan organisasi melalui regenerasi yang terukur.

“Pemilihan direktur baru bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, tetapi penegasan arah baru yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pembina LP KPK, H. Moch. Geng Wahyudi, S.H., M.Hum, mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap langkah perjuangan hukum.

“LP KPK harus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat dan mengawal kebijakan pemerintah secara objektif dan berkeadilan,” tuturnya.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkuat struktur organisasi, memperluas jejaring layanan bantuan hukum, serta melahirkan figur pemimpin yang memiliki visi sosial dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan publik.

(Black)