MADIUN || Giripos.com - Proyek rehabilitasi jalan pada ruas Pule batas Ngawi, yang menggunakan anggaran sebesar Rp 1.754.000.000 dari dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok APBD Kabupaten Madiun 2023, kini menjadi sorotan masyarakat. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau DPC Madiun Raya menilai kondisi jalan tersebut sudah cukup memprihatinkan, terutama dengan banyaknya lubang-lubang yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Isnandar Hariadi, Ketua LSM Harimau DPC Madiun Raya, meminta agar pihak terkait segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Ia menegaskan bahwa lubang-lubang di jalan tersebut mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga yang melintas, baik kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Lebih lanjut, Isnandar juga mengungkapkan harapannya agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun segera turun tangan untuk menangani perbaikan ini. Selain itu, ia juga menyoroti tanggung jawab pelaksana proyek, yaitu CV Bangkit, dan konsultan pengawas, CV Guna Karya, untuk memastikan bahwa proyek rehabilitasi jalan tersebut dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan demi kepentingan bersama.

“Kami mengingatkan bahwa proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kenyamanan bagi warga. Oleh karena itu, kami mendesak agar kerusakan jalan segera diperbaiki demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan,” ujar Isnandar kepada Giripos.com, pada Jum'at (7/2/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pihak-pihak terkait agar segera memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kondisi jalan yang rusak ini. 

Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi sudah semakin parah dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi keselamatan pengguna jalan maupun dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. 

"Dengan upaya perbaikan yang cepat dan tepat, diharapkan tidak hanya dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan mobilitas warga. Oleh karena itu, sangat penting agar perbaikan jalan ini segera dilaksanakan agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan masyarakat," tandas Isnandar Hariadi.