Malang, giripos.com – Polemik dugaan pengrusakan bangunan dan penyerobotan lahan kembali mencuat di Dusun Sumberbutuh RT/RW 19/03, Desa Balearjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (23/4/2026).

 Sengketa ini kini memasuki tahap serius setelah somasi resmi disampaikan kepada pihak yang diduga terlibat, disertai ancaman proses hukum pidana.

Konflik antara Kusnadi sebagai pemilik lahan dengan Nurhadi sekeluarga berkembang menjadi persoalan hukum setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan titik terang. Langkah somasi menjadi sinyal bahwa hal ini berpotensi berlanjut ke jalur kriminal.

Kasus ini mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 521 KUHP Baru, yang mengatur tindakan merusak atau membuat barang milik orang lain tidak dapat digunakan secara melawan hukum.

 Hukuman ancaman mencapai 2 tahun 6 bulan penjara atau denda. Bahkan, untuk kerugian di bawah Rp500.000, pelaku tetap dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 bulan penjara atau denda kategori II.

Permasalahan bermula pada tahun 2022 saat Nurhadi membangun teras rumah menggunakan konstruksi baja ringan yang dikerjakan oleh Gofur. Namun, pembangunan tersebut diduga berdampak langsung pada bangunan milik Kusnadi.

 Genteng di sisi rumah Kusnadi disebut tidak dipasang kembali, sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian pojok utara bangunan yang bersinggungan langsung dengan rumah Nurhadi.

Selain itu, Nurhadi juga diduga membangun jamban atau WC di lokasi yang berdekatan dengan sumur milik Kusnadi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi polusi udara yang dapat berdampak pada kesehatan lingkungan sekitar.

Indikasi pelanggaran semakin kuat dengan adanya dugaan perambatan beton serta pemasangan pembatas di bagian belakang rumah yang disinyalir masuk ke dalam lahan milik Kusnadi tanpa izin.

Berdasarkan dokumen Letter C nomor 536/1136 Persil 40, riwayat kepemilikan tanah tersebut tercatat sejak 1960 atas nama Timuna alias Kasim dengan luas 2.460 meter persegi. Kepemilikan kemudian beralih pada tahun 1980 kepada Arnam dengan luas sekitar 230 meter persegi, hingga akhirnya dihibahkan kepada Kusnadi pada tahun 2025.

Namun, kejanggalan muncul dalam catatan administrasi pertanahan. Pada tahun 2002, luas tanah menyusut drastis menjadi hanya 7 x 14 meter persegi. Saat dikonfirmasi, perangkat desa Sutikno mengaku tidak mengetahui perubahan tersebut karena pencatatan dilakukan oleh sekretaris desa sebelumnya, Zainuddin.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait validitas data pertanahan.

 Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan keakuratan administrasi serta melakukan koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian data.

Kusnadi pun menganalisis dasar pencatatan tersebut dengan Merujuk pada buku Krawangan. Namun, pernyataan perangkat desa yang menyebut dokumen tersebut tidak dapat dijadikan acuan berukuran janggal dan memicu dugaan kurangnya pengurangan luas tanah sekitar 1,5 meter.

Perkara ini kini ditangani kuasa hukum Kusnadi, Agus Salim Ghozali. Ia menegaskan bahwa dokumen resmi seperti Letter C dan buku Krawangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan hak atas tanah.

Somasi pertama telah dilayangkan pada Selasa (21/4/2026) kepada Nurhadi sekeluarga serta Gofur. Pihak terlapor diberikan waktu 7 x 24 jam untuk menunjukkan iktikad baik.

Apabila tidak ada respons, somasi lanjutan akan segera dikirimkan. Kuasa hukum memastikan, jika upaya persuasif tidak dilakukan, kasus ini akan dibawa ke ranah pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya membahas dugaan pengrusakan dan penyerobotan lahan, tetapi juga menyoroti lemahnya tata kelola administrasi pertanahan di tingkat desa yang berpotensi merugikan masyarakat luas. (dwi)