JAKARTA, giripos.com - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal intersepsi), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri , Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Kepala Bareskrim Polri , Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkap spesifikasi tersangka tersebut dalam keterangan pers di Mabes Polri , Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, penyidikan dilakukan untuk mengusut tindak pidana penyadapan tanpa prosedur yang sah, termasuk penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem tertentu.

“Dan penyidikan terkait dengan informasi yang rekan-rekan mungkin telah dengar dari siang atau bahkan mungkin dari kemarin... yaitu tentang dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal,” ujar Asep.

Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025

Dalam pemaparannya, Asep menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga dituduh melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Ka polri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri .

Penyudik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam daftar server atau sistem Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan, meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyidik ​​juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Asep menyebutkan, sekitar bulan Oktober 2026, salah satu tersangka diduga diperintahkan menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer tersebut. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada polisi oleh petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.

“Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka diperintahkan untuk menghapus file hasil penyadapan pada sistem link komputer tersebut. Selanjutnya pelapor, petugas petugas yang mengetahui hal tersebut, membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026,” jelas Asep.

Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah menerima laporan, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.

Dalam prosesnya, penyidik ​​​​telah memeriksa 10 orang Saksi dan tiga orang ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon, satu unit iPad, serta 42 buah flashdisk. Berdasarkan hasil penyelidikan kejahatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah dan gelar perkara, penyidik ​​​​kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Selain Listyo Sigit Prabowo, dua nama lainnya adalah: Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sekaligus mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri . Kombes Pol. Ferly Hediyat, mantan Kepala Koordinator Staf Pribadi (Korspripim) Kapolri . Sementara itu, Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, masih menjalani pemeriksaan intensif dengan status sebagai Saksi.

Presiden hingga Tokoh  Politik Disebut Menjadi Sasaran Penyadapan

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal tersebut menyasar sejumlah nomor telepon milik berbagai kalangan.

Sasaran yang disebut dalam penyidikan meliputi Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Menurut Asep, tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Terhadap para pelaku tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” tutupnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena mencakup dugaan yang mencakup sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan-undangan.

Penyidikan Bareskrim Polri selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing tersangka, termasuk rangkaian perintah, mekanisme penyadapan, serta dugaan penghapusan data elektronik dalam perkara tersebut.