Kota Madiun || Giripos.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun 2027 mulai dibedah melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (3/11/2026). Tahapan tersebut menjadi pintu masuk pembahasan lebih mendalam terhadap rencana keuangan dan program pembangunan daerah tahun mendatang.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, agenda berikutnya diarahkan pada pembahasan di masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Berbagai masukan dan catatan legislatif nantinya menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran sebelum masuk tahap finalisasi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono, menilai perbedaan cara maupun pola penyampaian pandangan antarfraksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi di lembaga legislatif. Menurutnya, setiap fraksi memiliki mekanisme dan pendekatan tersendiri yang tetap dapat diterima dalam proses pembahasan.

“Semua itu benar, tidak ada yang salah. Dan itu sah-sah saja,” tuturnya.

Istono menjelaskan, hasil pembahasan komisi selanjutnya akan dihimpun dan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dilakukan penyempurnaan serta finalisasi. Setelah tahapan tersebut rampung, rapat paripurna kembali digelar untuk mendengarkan jawaban wali kota atas pandangan fraksi, sekaligus penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

“Setelah pembahasan di komisi dan Banggar selesai, nanti akan kita paripurnakan kembali untuk mendengarkan jawaban wali kota. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi sebagai tahapan menuju penetapan APBD,” jelas Istono.

Ia juga memastikan proses penyusunan APBD 2027 masih berjalan sesuai mekanisme yang ditentukan. Bahkan, penetapan anggaran diproyeksikan dapat diselesaikan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

Di sisi eksekutif, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut besaran anggaran dalam RAPBD 2027 tidak mengalami perubahan mencolok dibandingkan APBD 2026. Penurunan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp1 miliar, sehingga arah kebijakan pembangunan maupun prioritas program pemerintah daerah masih relatif sama.

“APBD 2027 hampir mirip dengan 2026. Penurunannya hanya sekitar Rp1 miliar. Jadi, secara keuangan tidak ada perubahan signifikan,” jelas Bagus.

Bagus turut mengingatkan agar perbandingan anggaran dengan realisasi APBD 2025 dilakukan secara proporsional. Pasalnya, pada 2026 pemerintah daerah menghadapi penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kapasitas fiskal.

Ia menambahkan, Pemkot Madiun telah menyusun dokumen RAPBD 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pembahasan bersama DPRD, sedangkan rincian perbandingan RAPBD 2027 dengan realisasi anggaran 2026 akan dipaparkan lebih lanjut dalam pembahasan tingkat komisi.

Dengan berlanjutnya pembahasan di komisi dan Banggar, penyempurnaan RAPBD 2027 diharapkan dapat mengakomodasi masukan legislatif sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan Kota Madiun. Nisa