SUMENEP||Bratapos.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat penyampaian laporan dan persetujuan bersama Bupati terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah serta serta anggota DPRD Sumenep juga anggota forum organisasi pimpinan daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumenep menekan pentingnya kerjasama antar eksekutif dan legislatif dalam mengawal dan evaluasi pelaksanaan APBD, karena melalui rapat paripurna ini menjadi salah satu mumen penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan uang daerah. "Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 harus menjadi cermin dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," ujarnya, Senin (03/06/2024). Pihaknya juga menjelaskan secara garis besar Raperda tentang pertanggungjawaban tentang APBD tahun anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 2.469.863.466.720.00 terialisasi sebesar Rp. 2.585.188.972.667.12 atau 104.67 persen. Sedangkan alokasi dana untuk belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp. 2.892.381.009.858.00 terialisasi sebesar Rp. 2.597.264.241.457.00 atau 89.80 persen. Dari selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.585.188.972.667.12 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.597.264.241.457.00 terdapat difisit sebesar Rp. 12.075.268.789.88. Pada sisi pembiayaan terbagi menjadi pembiayaan penerimaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 453 milliar 817 juta 543 ribu 138 rupiah dan terialisasi Rp. 453 milliar 917 juta 292 ribu 585 rupiah . Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah dianggarkan sebesar 31 milliar 300 juta rupiah. Terialisasi Rp. 30 milliar 300 juta rupiah atau 96.81 persen. Banggar menyoroti beberapa poin penting , antara lain realisasi pendapatan yang mencapai 98% dari target, serta penggunaan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dengan rapat paripurna tersebut, mulai dari sasaran, harapan dan masukan dapat tertampung sehingga menjadi penyempurnaan, baik dari penyusunan pelaksanaan dan pengawasan serta menjadi bahan acuan untuk menjadi penyusunan APBD pada tahun yang akan datang.