BLITAR || Giripos.com - LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan) Cabang Blitar Kabupaten dan Kota menggelar Musyawarah Daerah ke-2 bertempat di warung makan Prasmanan Diko Jaya Klampok Kecamatan Kota Blitar. Senin (2/9/2024). 

Musda 2 di hadiri oleh 19 pemilik suara syah, 3 pemantau dari pengurus Provinsi Jawa Timur dan 3 orang pemantau dari unsur tokoh masyarakat. 

Dalam sambutannya, perwakilan pengurus provinsi yang di wakili oleh Supriyanto menegaskan, bahwa LP-KPK yang sudah di kenal oleh masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bersih, jujur dan berani dalam mencegah korupsi. 

"Oleh sebab itu harus terus di jaga dan dipimpin oleh sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat", ujarnya. 

Di ahir sambutannya, Supriyanto mengatakan bahwa Komda LP-KPK Jawa Timur selau siap untuk berkoordinasi dengan Komcab Blitar dan sekaligus membuka secara resmi Muscab 2 untuk memilih Ketua Cabang Blitar Periode 2024-2029.

Sidang Pleno yang di pimpin oleh Makno, SH berlangsung sangat demokratis dengan system pemungutan suara yang di ikuti oleh 3(tiga) calon ketua yakni, Haryono (Pertahanan), Makno, SH dan Sumarlin. 

Dari hasil perolehan suara dari suara yang syah 19 peserta Muscab, 10 suara untuk Haryono, 8 suara untuk Sumarlin dan 1 suara untuk Makno, SH. Setelah di lakukan rapat pimpinan sidang pleno, Haryono di tetapkan kembali sebagai ketua LP-KPK cabang Blitar Kabupaten & Kota masa bhakti 2024-2029.

Ketua terpilih, Haryono, SH MH menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan untuk yang periode kedua dan tetap akan membawa LP-KPK ini sebagai lembaga yang bersih, berani, jujur dan profesional. 

"Saya minta kepada seluruh anggota untuk tidak menjadi pelacur organisasi dengan meminta minta imbalan dalam pengawasan uang negara", ucapnya tegas.

Dirinya tidak akan mentolerir jika ada oknum anggota LP-KPK Blitar yang ngamen. Silahkan cari uang dengan cara membantu atau mendampingi masyarakat yang menggunakan jasa kita sesuai kesepakatan.

"Contohnya bisa membantu masyarakat yang jadi korban penipuan, penggelapan, pemerasan atau perkara lainnya asal bukan perkara dugaan korupsi", kata Haryono. 

Karena, ujar Haryono, bahwa perkara korupsi, narkoba dan teroris adalah Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tidak bisa di hentikan dengan RJ (Restoratif Justice). Jadi, kita harus tegas menolak segala bentuk suap dari pejabat. 

Disampaikan Haryono, LP-KPK Komcab Blitar akan terus mengawal ada beberapa perkara yang sudah di laporkan ke polisi yang mandek di Polres. 

"Yakni perkara dugaan korupsi 4 oknum kades desa Sidoarjo Doko, oknum kades Slorok, oknum kades Ngrendeng, oknum kades Umbuldamar dan oknum mantan kades. Jika perlu kita gelar aksi unjuk rasa, kami minta kepada pak Kapolres Kota dan Kabupaten, agar berkas perkara ini di buka kembali agar ada kepastian hukum", tandasnya. (ArifBli)