Blora||giripos.com - Semakin menjadi bola liar dugaan korupsi ditubuh BKM Makmur Sentosa Kelurahan Cepu, Blora, kini menjadi perhatian publik.

Camat Cepu, Endah Ekawati, akhirnya angkat bicara terkait isu yang saat ini kian santer terdengar dan menjadi perhatian publik.

Endah mengatakan, jika saat ini pihaknya sedang memonitor perkembangan polemik yang terjadi. "Untuk tehnisnya mau diselesaikan internal dulu," ujarnya, Kamis (26/12).

Menurut Endah, jika saat ini pihaknya sedang memberikan kesempatan pihak BKM untuk bisa berbenah dan menyelesaikan masalahnya.

"Sudah kita pantau. Kita berikan kesempatan internalnya agar bisa menyelesaikan yang terbaik," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Eki Novita saat dikonfirmasi terkait dugaan korupsi ditubuh BKM mengatakan, jika saat ini pihaknya sedang memediasi kedua belah pihak.

"Saat ini kami sedang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih faham," ucapnya Eko Novita saat ditemui dikantornya.

Diketahui, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Santosa yang berada di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Blora, diterpa isu tak sedap terkait isu dugaan korupsi.

Karena tidak adanya transparansi, warga menduga ada praktik korupsi yang terjadi didalam ditubuh BKM sisa peninggalan progam P2KP.

Nugroho, Ketua RW.08 Kelurahan Cepu menduga bahwa ada penyelewengan dana ratusan juta   oleh pengurus BKM Makmur Santosa Cepu.

"Selama pengelolaan e-warung selama 22 bulan tidak ada laporan keuangan hasil kegiatan dari 2021 sampai 2022 lalu. Kami menduga ada korupsi didalamnya," ujarnya, Senin (23/12).

Nugroho menjelaskan, bahwa BKM pernah mengelola program program dari pemerintah yakni e-warung dengan jumlah penerima sekira 1.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dengan nominal Rp 200 ribu perorang.

"Perkiraan saya yang dibelanjakan hanya sekira Rp 170 ribu perorang. Sehingga ada perkiraan keuntungan Rp 30 ribu per orang," jelasnya.

Jika dikalikan 22 bulan selama tahun 2021 hingga 2022 diperkirakan ada keuntungan yang diterima BKM ratusan juta rupiah.

"Jika saya anggap 1.000 orang dikalikan Rp 30 ribu kemudian dikalikan 22 bulan, makanada sekira Rp 660 juta," terangnya.

Namun, sampai saat ini dirinya selaku warga dan sekaligus ketua RW belum pernah menerima laporan keuangan dari kegiatan tersebut.

"Saya berusaha minta laporan, tapi tidak disajikan. Itu baru satu kegiatan, padahal BKM Cepu mengelola beberapa kegiatan termasuk simpan pinjam dan kegiatan lainnya," bebernya.

Salah seorang pengurus BKM yang berusaha dikonfirmasi wartawan melalui sambungan WhatsApp tidak merespon. [Rusdianto]