Lombok Timur || bratapos.com — Setelah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada proyek Fisik desa terpaksa di ganti ditengah Jalan oleh tuntutan- tuntutan yang dilakukan para tokoh pemuda dan masyarakat atas dugaan Penyimpangan Program sandang, Pangan yang dialihkan ke program Fisik pada pembukaan jalan talut oleh pemerintah desa dengan nlai 360 Jutaan Rupiah, sekarang giliran BUMDES yang dipertanyakan oleh sejumlah Pemuda Pemerhati kebijakan Desa di Desa Pohgading Timur.(11/07/2024)

Pada Rapat protes,tuntututan atas dugaan Penyimpangan Peralihan program Sandang pangan Ke Fisik Ketua BPD (M.Ahdar) nampak bersemangat mengawasi dan menelusuri detail rincian kesalahan kinerja Pemerintah desa, nah sekarang giliran BUMDES yang masih diketahui menjalankan simpan pinjam dan belum menuai progres dari ratusan juta nilai anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa, beberapa tokoh muda , dan masyarakat meminta kepada Ketua BPD dan kepala Desa agar punya Nyali dan taring untuk melakukan kroscek terhadap kinerja Bumdes Desa yang diketahui hingga hari ini belum Punya progres dan belum mampu menjadi penopang untuk PADes Desa Pohgading Timur,".

Beberapa Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda pertanyakan transparansi kerja Kepala Desa Pohgading Timur , Sempat di hubungi sering kali melalui pesan dan telpon whatsapp malah Kades memblokir nomor Wartawan ,

Dipertanyakan juga peran dan fungsi Ketua BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan , tanggung jawab sebagai pimpinan di desa untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja lembaga-lembaga desa yang ada, jangan hanya saat program Proyek Ratusan juta bahkan setengah milyaran saja baru gesit ikut bersuara mendampingi dan kontrolnya jalan, giliran yang lain melempem, malah lebih dulu urus urusan yang diluar ranah dan kewenangan seperti otak atik pengurus karang taruna yang secara regulasi dan aturan saja sudah Offside  Ketua BPD dan Kepala desa Pohgading Timur,"terang salah satu pemuda pemerhati kebijakan Desa (Bang Deni).

Banyak warga masyarakat tidak suka dengan kinerja pemerintah Desa dan Ketua BPD yang dinilai Offside dan diluar peran fungsi melakukan kebijakan dan kewenangan tanggung jawab kerja mereka,yang dimana seharusnya mengayomi,memberdayakan dan menyerap aspirasi masyarakat malah sebaliknya ,"Bang Deni" minta Kepada Yang berwenang dalam hal ini Pj.Bupati Lombok Timur untuk segera mengevaluasi pemerintah Desa dan Ketua BPD sebelum APH turun langsung mengkroscek permaslahan di Desa Pohgading Timur,"ungkapnya.

(***)