BLITAR || Giripos.com - Dalam rangka mengevaluasi perjalanan satu tahun kepemimpinan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, digelar diskusi terbuka bertajuk "Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar, Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan." 

Acara yang berlangsung di Area Museum PETA, Minggu (1/3/2026) ini, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat daerah, instansi pemerintah, hingga tokoh masyarakat, LSM dan media.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa selama satu tahun, Pemkot Blitar mendapat 70 penghargaan yang menggambarkan capaian positif. 

"Ini adalah hasil nyata dari kerja keras tim kami dalam mengelola pemerintahan," ujar Mas Ibin dengan semangat.

Menanggapi hal ini, Mohammad Trijanto, SH, MH, MM, pendiri Kantor Hukum Revolutionary Law Firm, memberikan tanggapan kritis yang menggugah. Ia menyatakan bahwa menilai keberhasilan pemerintah hanya dari jumlah penghargaan adalah pendekatan yang keliru. 

"Jika refleksi satu tahun hanya dihitung dari jumlah trofi, maka yang paling sukses adalah lemari kaca di kantor, karena penuh piala," kata M. Trijanto dengan nada skeptis.

Trijanto yang juga sebagai ketua Umum Ormas Ratu Adil (Rakyat Tuntut Amanah Keadilan) menekankan, bahwa masyarakat tidak hidup dari trofi, tetapi dari kualitas tata kelola dan integritas sistem. 

"Penghargaan sebanyak apa pun tidak akan berarti jika tidak disertai dengan perubahan nyata dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Rakyat butuh jaminan bahwa sistem berjalan baik," ujar Trijanto.

Trijanto yang juga Ketua KRPK dan 

FMR ( Front Mahasiswa Revolusioner) ini, mencatat pentingnya pengawasan yang kuat dalam administrasi pemerintahan. 

"Kita pernah memiliki pengalaman di mana opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diraih berkali-kali, tetapi itu tidak mencegah terjadinya OTT terhadap walikota pada 2018. Ini menunjukkan bahwa administrasi yang rapi tidak akan menjamin terhindar dari korupsi jika pengawasan tidak efektif," paparnya.

Lebih lanjut, Trijanto menyerukan perlunya reformasi struktural dalam birokrasi. 

"Penghargaan tanpa reformasi struktural hanya menjadi kosmetik birokrasi. Yang dibutuhkan rakyat adalah sistem yang kokoh dan transparan," tegasnya. 

Ia mengajak para pemimpin untuk fokus pada pertanyaan penting dalam refleksi satu tahun ini: Apakah ada perubahan pola kerja birokrasi? Apakah pengelolaan anggaran berbasis dampak? Apakah pengawasan internal diperkuat secara signifikan?

"Masyarakat Kota Blitar tidak alergi terhadap penghargaan, tetapi kami menginginkan jaminan bahwa setiap celah penyimpangan telah ditutup secara sistemik," imbuhnya.

Trijanto berharap, bahwa refleksi satu tahun bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai komitmen nyata pemerintah untuk melaksanakan perubahan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. 

“Integritas tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi pada sekuat apa sistem itu dirancang dengan baik,” pungkas Trijanto. (rf)