SIDOARJO || GIRIPOS.com – Sebuah dugaan skandal serius mencuat dari balik tembok Rumah Rehabilitasi Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo. Tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi para korban penyalahgunaan narkotika untuk kembali pulih, justru diterpa isu yang mengundang keprihatinan publik.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan dua staf rehabilitasi berinisial IN dan DNR. Dugaan tersebut diungkapkan oleh seorang mantan pasien yang identitasnya disamarkan dengan inisial Yoyok.

Menurut pengakuannya, kedua staf tersebut diduga mengonsumsi sabu-sabu di lingkungan rehabilitasi, bahkan disebut terjadi di hadapan para pasien yang sedang menjalani proses pemulihan dari ketergantungan narkotika.

Jika dugaan itu benar, maka kondisi tersebut menjadi ironi yang sangat memprihatinkan. Rumah rehabilitasi yang seharusnya menjadi ruang steril untuk penyembuhan dan pembinaan, justru diduga tercemar oleh perilaku yang bertentangan dengan tujuan utama lembaga tersebut.

Informasi ini kini tidak lagi menjadi perbincangan internal. Sejumlah media mulai menyoroti dugaan tersebut, sementara kabar yang beredar disebut telah sampai kepada aparat penegak hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur.

Namun hingga kini belum terlihat adanya langkah terbuka maupun pernyataan resmi yang dapat menjawab keresahan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik mengenai sejauh mana keseriusan penanganan dugaan kasus tersebut.

Di tengah mencuatnya isu tersebut, nama JFR turut menjadi sorotan. Sosok yang disebut memiliki pengaruh dalam operasional Rumah Rehabilitasi Merah Putih itu dikaitkan dengan berbagai pertanyaan publik mengenai proses penegakan hukum yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Meski demikian, seluruh informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Karena itu, konfirmasi dan klarifikasi dari pihak JFR, IN, DNR, pengelola Rumah Rehabilitasi Merah Putih, BNN, maupun Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menjadi penting agar persoalan ini memperoleh kejelasan yang objektif dan berimbang.

Publik berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan isu ini menggantung tanpa kepastian. Sebab rumah rehabilitasi bukan sekadar bangunan, melainkan tempat bertaruhnya harapan banyak keluarga untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari jerat narkotika.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika informasi itu tidak benar, maka klarifikasi resmi juga harus segera disampaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat.

(Black)